Itodaynews, Jakarta-Pengembangan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu harus menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Bukan sekadar fasilitas tambahan. Demikian ditegaskan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly H.I. Muhamad.
Ramly mengapresiasi rencana Pemprov DKI memperluas akses transportasi publik ke Kepulauan Seribu. Namun, realisasi harus berwujud layanan yang cepat dan terjadwal.
Dengan demikian, transportasi itu menjadi andalan warga. Utamanya, menunjang aktivitas sehari-hari.
“Namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase,” ujar Ramly, dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).
Menurut dia, kepastian jadwal keberangkatan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Kepulauan Seribu.
Frekuensi keberangkatan setiap 15 menit, kata politisi Partai Golkar itu, mempertimbangkan agar warga tidak menunggu terlalu lama.
Ramly juga meminta Pemprov DKI tetap memperhatikan pemerataan layanan transportasi publik gratis bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
Pengembangan transportasi laut, lanjut dia, perlu berjalan seiring dengan peningkatan layanan transportasi yang tersedia. “Itu profesional,” tandas Ramly.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan rencana memperluas cakupan usaha PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor transportasi laut hingga udara.
Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta.
“Ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta juga diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mencakup layanan angkutan perairan dan udara,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pemprov DKI masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan layanan tersebut. Termasuk landasan regulasi dan model bisnis yang efisien serta berorientasi pada pelanggan.
Pengembangan Transjakarta laut diharapkan memperkuat konektivitas antarpulau dan memudahkan akses warga Kepulauan Seribu terhadap layanan pendidikan serta kesehatan.
Layanan iitu juga berpotensi mendorong perekonomian melalui kelancaran distribusi barang dan jasa serta peningkatan kunjungan wisatawan.
Dalam proses pengkajian, Pemprov DKI turut mematangkan skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, dan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau.
Pemprov DKI juga memastikan pengembangan transportasi laut tidak mengganggu kualitas dan frekuensi layanan utama Transjakarta di darat.
Operasional bus koridor, nonkoridor, serta armada penunjang lainnya dipastikan tetap menjadi perhatian.
(Ade)
