JAKARTA, iTodayNews.ID — Industri financial technology (fintech) di Indonesia khususnya segmen fintech lending (pinjaman daring / P2P lending) menunjukkan dinamika yang kuat pada periode Januari–Oktober 2025: pertumbuhan outstanding dan volume transaksi tetap tinggi, namun profitabilitas bergerak fluktuatif akibat sejumlah faktor regulasi, operasional, dan risiko kredit.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa outstanding pinjaman P2P lending melonjak sejak awal 2024 dan masih berada pada level puluhan triliun rupiah pada awal 2025 — laporan independen menempatkan outstanding di kisaran Rp80 triliun (Februari 2025) dan catatan OJK bulanan menampilkan pertumbuhan outstanding sepanjang 2025.
Pada sisi laba, laporan OJK dan peliputan media menyebutkan laba industri P2P lending tercatat positif pada beberapa periode misalnya laba industri tercatat Rp233,71 miliar per Februari 2025 dan agregat laba industri dilaporkan mencapai sekitar Rp1,34 triliun sampai Juli 2025, namun angka laba itu tidak stabil antar-bulan sehingga ada periode di mana industri tercatat mencatat rugi pada level tertentu.
Penyebab kerugian yang dialami beberapa pelaku fintek
Berdasarkan data OJK dan analisis pelaku industri / think-tank, beberapa penyebab utama yang membuat sejumlah penyelenggara fintek mengalami tekanan laba atau kerugian antara lain:
Penurunan margin akibat pembatasan suku bunga — aturan OJK/SEOJK yang menurunkan batas atas bunga harian (penurunan bertahap untuk konsumtif dari 0,3% → 0,2% per hari pada 2025, dan penurunan untuk produk produktif) mengurangi pendapatan bunga bruto penyelenggara.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen tetapi berdampak pada revenue bagi beberapa platform.
Kenaikan biaya operasional — beberapa platform melaporkan beban operasional naik (gaji, compliance, biaya teknologi, akuisisi pelanggan), sehingga BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan) meningkat dan menyusutkan laba.
Studi dan laporan OJK/analisis pasar menunjukkan peningkatan biaya operasional sebagai salah satu pemicu rugi pada periode tertentu.
Risiko kredit / pemburukan kualitas aset (NPL / TWP90) meskipun secara agregat TWP90 masih terjaga di angka relatif rendah beberapa bulan 2025, ada platform dengan tingkat pembiayaan bermasalah tinggi sehingga perlu provisi lebih besar dan beban penurunan nilai yang menekan laba.
Persaingan ketat & berkurangnya lender individu imbas kebijakan bunga yang lebih rendah menyebabkan beberapa lender individu mundur, mengurangi likuiditas bagi beberapa platform dan menekan margin/pendanaan.
Lender institusional belum sepenuhnya mengganti celah ini, sehingga beberapa platform terpaksa menanggung biaya pendanaan lebih tinggi atau menahan pertumbuhan.
Penindakan terhadap entitas ilegal & biaya kepatuhan — upaya pemberantasan pinjol ilegal (blokir dan penindakan) serta peningkatan pengawasan memaksa penyelenggara legal meningkatkan investasi pada compliance, sistem keamanan, dan edukasi konsumen — semua menambah beban biaya.
Kebijakan pemerintah dan regulator terhadap penyelenggara fintek
Pemerintah dan regulator (OJK, BI, Satgas PASTI) menempuh beberapa langkah selama 2024–2025 yang masih berdampak ke periode Januari–Oktober 2025, antara lain:
Pembatasan/batas atas suku bunga pinjaman daring yang diberlakukan bertahap untuk melindungi konsumen (SEOJK dan arahan OJK/AFPI). Ketentuan ini menurunkan batas bunga harian untuk pinjaman konsumtif dan produktif.
Perizinan dan penertiban: OJK memperketat izin dan memblokir puluhan hingga ratusan entitas pinjol ilegal sepanjang 2025, memperkecil ruang pemain ilegal di pasar. OJK juga mempublikasikan daftar penyelenggara berizin.
Perlindungan konsumen & anti-scam: OJK meluncurkan inisiatif seperti Indonesia Anti Scam Center (IASC) dan Portal Pelindungan Konsumen (APPK) untuk menampung pengaduan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Regulator juga menekankan pendekatan penagihan yang beretika.
Penguatan tata kelola & integrasi data: OJK mendorong penggunaan teknologi pengawasan (suptech), integrasi data lintas sektor, dan ketentuan KYC/AML yang lebih ketat untuk mengurangi penyalahgunaan data pribadi dan praktik intimidatif.
“Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut,” ujar Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 11 Februari 2025.
Dalam beberapa siaran pers OJK, Mahendra juga menegaskan komitmen peningkatan pengawasan berbasis teknologi dan perlindungan konsumen di era digital.
Menurut catatan editorial, Mahendra Siregar menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK (periode 2022–2027) dan beberapa pernyataan resminya dapat diakses melalui rilis OJK.
Keluhan nasabah terhadap praktik bunga, penagihan, dan dampak finansial tetap marak. Seorang pembaca/korban yang menulis di forum konsumen menuturkan pengalamannya.
“Penagihan yang tidak beretika, intimidasi, padahal kami ingin bayar, cukup diingatkan saja, tidak perlu intimidasi seperti ini,” ungkap Desi Prenata, komentar pada forum keluhan pengguna (MediaKonsumen).
Ombudsman RI juga menyoroti banyaknya korban yang merasa dirugikan oleh praktik pinjol (penagihan tidak wajar, penyalahgunaan data, dan kurangnya perlindungan hukum), yang memperkuat alasan regulator untuk memperketat pengawasan.
Perwakilan industri memberi konteks atas tekanan yang dihadapi pasar. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan bahwa penyesuaian batas bunga dilakukan berdasar diskusi dengan regulator dan menegaskan tidak ada niat untuk menyeragamkan harga secara kartel; penetapan batas dimaksudkan sebagai upaya perlindungan konsumen.
Sekretaris Jenderal AFPI, Ronald Andi Kasim, menjelaskan bahwa penyesuaian bunga 2025 mengikuti hasil diskusi dengan OJK dan bertujuan menciptakan industri yang lebih sehat.
Beberapa operator P2P besar juga pernah menyatakan bahwa kebijakan suku bunga yang lebih rendah menekan margin sehingga pelaku industri perlu mencari efisiensi dan diversifikasi produk (pernyataan kolektif yang dilaporkan dalam beberapa liputan industri dan laporan analisis).
