BALI, WartaGriya.Com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) dalam memperkuat manajemen administrasi pertanahan nasional. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan sebagai pembicara kunci pada Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum yang dihadiri ratusan surveyor kadaster dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, Menteri Nusron menekankan bahwa MASKI merupakan mitra strategis yang berperan langsung dalam menjaga mutu pekerjaan pertanahan. “Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan manajemen administrasi pertanahan,” ujarnya.
Standar Tinggi untuk Produk Pertanahan yang Kredibel
Menteri Nusron menegaskan bahwa kualitas hasil kerja Kementerian ATR/BPN sangat bergantung pada akurasi dan integritas surveyor kadaster. Ia mendorong MASKI untuk memperkuat standar pekerjaan melalui penyusunan quality assurance, quality control, dan code of conduct yang komprehensif bagi seluruh anggotanya.
“Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan harus punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid, dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Menurutnya, banyak persoalan pertanahan di Indonesia berawal dari ketidakakuratan informasi fisik. “Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” ujarnya menekankan pentingnya peningkatan kualitas data.
Dorongan Sertifikasi Integritas dan Risk Management
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengajak MASKI merumuskan aturan baru untuk memperkuat profesionalitas surveyor, termasuk kemungkinan penerapan kewajiban sertifikasi tambahan terkait integritas dan risk management. “Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” tandasnya.
Ia berharap Munas MASKI 2025 dapat menjadi momentum bagi surveyor Indonesia untuk semakin memperkuat kompetensi dan kepatuhan terhadap regulasi pertanahan yang berlaku.
Semangat Menjaga Transparansi Informasi Pertanahan
Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya memastikan setiap informasi pertanahan disajikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, hadir pula sejumlah pemateri, di antaranya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana.
Menteri Nusron turut didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto, juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Munas MASKI 2025 diharapkan menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas dan profesionalitas para surveyor kadaster dalam mendukung pembangunan sistem administrasi pertanahan nasional yang tertib, akurat, dan berintegritas.
