JAKARTA, iTodayNews.ID — Kekecewaan masyarakat atas minimnya respons Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pandeglang terkait dugaan pencemaran lingkungan mendorong ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pandeglang Bersih untuk melayangkan aksi demonstrasi ke Istana Negara Republik Indonesia serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Aliansi yang terdiri dari masyarakat Kecamatan Sobang–Panimbang, mahasiswa, dan para pemuda Pandeglang ini pada Senin (24/11/2025) secara resmi mengirim surat pemberitahuan aksi kepada Polda Metro Jaya, Mabes Polri, KLHK, dan Presiden RI.
Aspirasi Daerah Tak Direspons, Warga Tempuh Jalur Aksi Nasional
Sebelumnya, masyarakat bersama mahasiswa dan pemuda setempat telah berkali-kali melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi di tingkat daerah. Mereka menuntut penyelesaian dugaan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas CV Gari Setiawan Makmur (CV GSM), yang kini berubah nama menjadi PT Gari Setiawan Makmur, di wilayah Panimbang.
Warga menilai aktivitas perusahaan tersebut telah merugikan masyarakat sekitar, termasuk menurunnya kualitas kesehatan lingkungan dan terganggunya kegiatan pendidikan di sekitar lokasi.
Entis Sumantri, Koordinator Aksi Gerakan Pandeglang Bersih, menegaskan bahwa aksi besar di Jakarta merupakan bentuk konsistensi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat.
“Hari ini kami resmi melayangkan surat aksi ke Polda Metro Jaya. Kami juga telah mengirim tembusan kepada Mabes Polri, KLHK, dan Presiden RI untuk menggelar aksi di Istana Negara,” tegas Entis.
Menurutnya, aksi nasional ini merupakan puncak kekecewaan warga setelah Pemda Pandeglang dinilai tidak mengambil langkah nyata maupun memberikan jawaban jelas terkait aspirasi masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Pemerintah daerah tidak memberikan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami menduga CV GSM beroperasi secara ilegal karena sejak beroperasi pada 2023 tidak ada bukti legalitas izin perusahaan yang bisa ditunjukkan,” ujarnya.
Diduga Ada Backing Oknum, Warga Tempuh Jalur Pusat
Entis menambahkan bahwa aliansi terpaksa membawa isu ini ke pemerintah pusat karena adanya dugaan perusahaan mendapat dukungan dari oknum tertentu, sehingga sulit disentuh oleh Pemda.
Aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung pada 28 November 2025. Aliansi mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk bergabung mengawal perjuangan warga yang terdampak pencemaran lingkungan.
“Kami sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah yang mengabaikan aspirasi masyarakat dan mengesampingkan aturan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta,” tambahnya.
Aliansi juga menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“DPRD Pandeglang sudah tidak jelas arah fungsi kontrolnya. Mereka malah seperti bersembunyi di balik pemerintah dan perusahaan. Kami akan terus kawal persoalan ini sampai tuntas,” tegas Entis.
Warga Datangi Jakarta untuk Sampaikan Suara ke Presiden
H. Abdul Halim, tokoh masyarakat sekaligus perwakilan warga terdampak, menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membawa persoalan ini langsung ke Presiden RI.
“Kami datang ke ibu kota agar suara kami didengar langsung oleh Bapak Presiden. Kami sudah lelah dengan janji-janji pemerintah daerah. Yang kami butuhkan adalah lingkungan yang sehat, bukan kepalsuan,” ujarnya.
Aksi Gerakan Pandeglang Bersih ini menjadi penanda bahwa persoalan lingkungan di daerah tidak boleh dianggap remeh, dan masyarakat menuntut pemerintah untuk hadir serta memberikan solusi nyata demi keberlangsungan hidup warga sekitar.
