JAKARTA, iTodayNews.ID — Puluhan mahasiswa, masyarakat, dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pandeglang Bersih menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Republik Indonesia dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Jumat (28/11/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh perusahaan CV. Gari Setiawan Makmur yang kini beroperasi sebagai PT GSM di wilayah Kecamatan Panimbang–Sobang, Kabupaten Pandeglang.
Massa aksi yang berasal dari unsur masyarakat Sobang–Panimbang, mahasiswa, serta pemuda Pandeglang ini datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait aktivitas perusahaan yang mengelola karantina, penggemukan, peternakan, hingga pemotongan sapi impor asal Australia.
Lokasi perusahaan yang berada di kawasan padat penduduk serta dekat dengan fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama para demonstran.
Menurut peserta aksi, persoalan ini sebenarnya telah berulang kali disampaikan melalui berbagai jalur resmi kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, DPRD Pandeglang, serta sejumlah instansi teknis, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPUPR, DPMPTSP, DPKP, Satpol PP, hingga Satgas kabupaten.
Namun, mereka menilai tidak ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah untuk menangani dugaan pencemaran tersebut.
Korlap Aksi: “Ini Bentuk Kekecewaan Masyarakat”
Koordinator aksi, Entis Sumantri, menyebut aksi ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat yang telah lama merasakan dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan.
“Masyarakat sudah lama merasakan dampak pencemaran lingkungan akibat ulah perusahaan yang tidak mengedepankan rasa kemanusiaan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Entis.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap perusahaan wajib memenuhi standar kelayakan serta memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun, pihaknya menduga PT GSM beroperasi tanpa mematuhi perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang.
“Kami menduga perusahaan ini ilegal dan tidak memenuhi kepatuhan perizinan,” ujarnya.
Desak Presiden Evaluasi Pemerintah Daerah
Dalam tuntutannya, Gerakan Pandeglang Bersih meminta Presiden Republik Indonesia turun tangan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten.
Mereka menilai pemerintah daerah telah mengabaikan kesehatan lingkungan masyarakat, terutama karena lokasi perusahaan berada sangat dekat dengan SDN, SMP, dan SMK di kawasan tersebut.
“Presiden harus periksa Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah, karena kami menduga ada gratifikasi dan pembiaran terhadap perusahaan yang telah meresahkan masyarakat serta mengancam kesehatan warga,” kata Entis.
Selain itu, ia juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak menjadi backing bagi perusahaan dan segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran lingkungan hidup ini.
Korlap II: “Perjuangan Belum Selesai”
Korlap aksi lainnya, Ahmad S., menegaskan bahwa aksi yang digelar di Jakarta merupakan langkah awal untuk menuntut keadilan lingkungan bagi masyarakat Pandeglang.
“Ini bukan akhir perjuangan. Kami datang ke Jakarta untuk menuntut hak atas hidup sehat dan lingkungan yang layak. Kami akan terus bersuara hingga persoalan ini tuntas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Gerakan Pandeglang Bersih akan kembali menggelar Aksi Jumat Bersih di ibu kota hingga tuntutan mereka mendapatkan perhatian dari Presiden dan KLHK.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan dugaan pencemaran lingkungan yang mereka anggap sudah meresahkan dan membahayakan masyarakat.
