BANTEN, iTodayNews.ID – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Banten menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah instruksi Presiden Republik Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca reformasi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya pembahasan mengenai status kelembagaan Polri dalam rapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR RI, Senin lalu. Dalam rapat itu, sempat mencuat wacana agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Saat ini, secara konstitusional Polri berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Penempatan tersebut dinilai telah sejalan dengan prinsip ketatanegaraan dan sistem pertahanan serta keamanan nasional.
Tokoh DPD KNPI Banten, Tito, menilai belakangan ini Polri menjadi sorotan berbagai pihak, baik melalui kritik maupun upaya yang terkesan mendiskreditkan institusi kepolisian. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Menurut pengamatan kami, ada upaya sistematis untuk mendowngrade institusi Polri. Ini bukan sekadar kritik, tetapi berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan stabilitas negara,” ujar Tito dalam keterangannya.
Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengkaji secara matang dinamika yang berkembang terkait Polri, sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis.
“Kami, DPD KNPI Banten, berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mencermati situasi ini dengan bijak. Jangan sampai ada keputusan yang justru melemahkan pertahanan dan keamanan negara,” tegasnya.
Tito menilai, wacana perubahan posisi Polri merupakan bagian dari strategi pelemahan institusi negara yang berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski diakui terdapat sejumlah tindakan oknum anggota Polri yang berdampak negatif terhadap citra institusi, KNPI Banten menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan secara struktural peran Polri.
“Oknum harus ditindak, tapi institusinya harus diperkuat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kesalahan oknum untuk menjalankan agenda terselubung,” ujarnya.
DPD KNPI Banten menilai Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung kelancaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama ini, Polri dinilai mampu menjaga situasi tetap aman, damai, dan terkendali.
“Kami berharap Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambah Tito.
Menurut KNPI Banten, Polri harus tetap berada di bawah perintah Presiden agar garis koordinasi lebih efektif dan perannya sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dapat berjalan optimal.
“Polri di bawah Presiden akan lebih kuat secara koordinasi dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta negara,” pungkasnya.
