Jakarta,iTodayNews.id – Sorotan tajam kembali diarahkan pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Kali ini, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyoroti anggaran belanja natura untuk kebutuhan rumah tangga Wali Kota Depok, Dr. H. Supian Suri, yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
Menurut Jajang, pos anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan administratif kepala daerah, tetapi juga mencakup kebutuhan dapur rumah dinas secara lengkap, mulai dari buah-buahan, bumbu dapur, sayur mayur, lauk pauk, hingga sembako pokok.
“Menjadi pemimpin daerah di Indonesia ternyata sangat istimewa. Kalau rakyat harus berjuang memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, lain halnya dengan rumah tangga wali kota. Setiap hari makan dan minumnya dijamin penuh, beragam, dan gratis—semuanya dibayar dari uang pajak warga,” ujar Jajang dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Berdasarkan catatan CBA, anggaran natura pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp396 juta. Sementara pada tahun 2026, anggaran tersebut naik menjadi lebih dari Rp405 juta.
Artinya, terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp9,9 juta atau hampir Rp10 juta hanya dalam kurun satu tahun.
“Pertanyaannya, apakah kenaikan ini karena harga sayuran di pasar Depok naik setinggi langit? Atau mungkin dapur wali kota makin banyak tamu istimewa yang harus dijamu?” sindir Jajang.
Ia menilai, dengan nilai anggaran lebih dari Rp33 juta per bulan, publik berhak mempertanyakan proporsionalitas penggunaan dana tersebut.
“Lebih dari Rp30 juta setiap bulan hanya untuk belanja dapur. Berapa karung beras, berapa keranjang buah, berapa ikan dan daging yang bisa dibeli dengan uang sebesar itu? Seolah-olah di rumah dinas bukan hanya tinggal wali kota dan keluarga, tetapi satu pasukan tentara yang harus diberi makan tiga kali sehari,” katanya.
Jajang menyebut pada tahun 2026, nilai belanja kebutuhan dapur itu mencapai sekitar Rp33,8 juta per bulan. Sedangkan pada tahun 2025 berada di kisaran Rp33 juta per bulan.
“Enak dan nikmat nih Wali Kota Depok. Tiap bulan mendapat buah-buahan, bumbu dapur, sayur mayur, lauk pauk, dan sembako sebesar Rp33,8 juta pada tahun 2026. Semuanya dari APBD, gratis,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah besarnya anggaran tersebut, masih banyak warga Depok yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Di Kota Depok masih ada angka kemiskinan sebesar 2,31 persen atau sekitar 63 ribu jiwa pada 2025. Mereka mungkin belum tentu bisa menikmati buah-buahan untuk konsumsi sehari-hari, apalagi sebulan penuh,” ujarnya.
CBA pun meminta agar penggunaan anggaran natura kepala daerah lebih transparan dan proporsional, agar tidak menimbulkan kesan bahwa fasilitas pejabat justru lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan masyarakat luas.(*/Red)
