Jakarta, iTodayNews.ID – Polemik antara APBMI (Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia) dan Koperasi TKBM Pelabuhan yang sempat memanas akhirnya mencapai titik damai setelah dimediasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Mediasi yang dipimpin Dirjen Hubla Muhammad Masyhud mempertemukan Ketua APBMI Juswandi Kristanto dengan Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia HM Jusuf Rizal.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedua pihak akan menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku di sektor kepelabuhanan.
Dirjen Hubla Muhammad Masyhud menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan konflik ini berlarut-larut karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di pelabuhan.
“Kami berharap tidak ada lagi perbedaan tafsir di lapangan. Semua pihak sudah sepakat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional,” kata Masyhud.
Ia menambahkan bahwa apabila kesepakatan tersebut tidak dipatuhi, maka Kementerian Perhubungan tidak akan ragu mengambil langkah tegas.
Ancaman Aksi Buruh Sempat Mencuat
Sebelumnya, konflik muncul setelah APBMI dinilai tidak ingin menggunakan tenaga kerja bongkar muat yang berasal dari Koperasi TKBM Pelabuhan.
Situasi ini memicu reaksi keras dari aliansi pekerja pelabuhan yang dipimpin Jusuf Rizal. Bahkan pihak buruh sempat mempertimbangkan pelaporan hukum terhadap Ketua Umum APBMI.
Namun setelah dilakukan dialog intensif yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, dan Kadin Kalimantan Selatan, kedua pihak akhirnya sepakat menempuh jalan damai.
Buruh Pilih Sikap Positif
Jusuf Rizal mengatakan pihaknya memilih untuk berpikir positif dan mengedepankan kepentingan bersama demi stabilitas sektor pelabuhan.
“Kami percaya APBMI tidak akan ingkar terhadap komitmen yang sudah disepakati. Koperasi TKBM siap bersinergi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.
Menurutnya, konflik yang berkepanjangan hanya akan menghambat produktivitas dan merugikan banyak pihak.
Namun Jusuf Rizal juga menegaskan bahwa jika kesepakatan tersebut tidak dijalankan, maka para pekerja siap melakukan aksi lanjutan di berbagai pelabuhan.
Ia juga menyinggung bahwa polemik ini sebagian besar terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, sementara di daerah lain hubungan antara PBM dan Koperasi TKBM berjalan normal.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa ketentuan tarif bongkar muat sebenarnya telah diatur dalam KM 35 Tahun 2007, sehingga semua pihak seharusnya dapat mematuhi regulasi yang berlaku.
Fokus pada Profesionalisme
Dengan berakhirnya konflik ini, diharapkan APBMI dapat fokus menjalankan perannya sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan bongkar muat.
Sementara Koperasi TKBM Pelabuhan diharapkan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja bongkar muat yang profesional dan bersertifikat.
Kesepakatan damai ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional pelabuhan dan memastikan kelancaran arus logistik nasional.
