Jakarta, iTodaynews – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiyansah mengingatkan gubernur Jakarta Pramono Anung dan Mendagri Tito Karnavian selektif dan teliti untuk menentukan sekda DKI Jakarta.
Gubernur dan Mendagri harus menelisik lebih detail dan mendalam rekam jejak ketiga calon yang sudah terlanjur diusulkan ke Mendagri. Baik integritas, kapasitas, wawasan kebangsaan dan terutama steril dari kasus hukum.
Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan kedepan yang lebih baik. Sebab jabatan Sekda itu adalah lokomotif penggerak roda pemerintahan di daerah.
Sekda sebagai karir tertinggi ASN (Aparatur Sipil Negara) di daerah dan merupakan satu satunya Eselon I. Sehingga pertarungan jabatan menjadi sekda dari masa kemasa selalu diwarnai isu isu transaksi yang sangat besar. Karena semua hal ditingkat Pemda menjadi kewenangan penuh Sekda. Ibaratnya Sekda itu jabatan penentu dan paling strategi disemua aspek.
Sayangnya APH (Aparat Penegak Hukum) tidak pernah mampu menangkap perilaku korup yang diyakini terjadi diproses penentuan Sekda.
Implikasi buruk nantinya akan terus terulang transaksi jual beli jabatan sebagaimana sudah terungkap viral pasca pelantikan 62 orang Eselon II oleh Pramono medio Mei 2025 lalu.
“Namun laporan pegawai Badan Kepegawaian Daerah ke KPK tersebut hingga kini masih buram tak bergeming,” jelas Trubus di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
“Mungkin karena APH baik Kepolisian, Kejati DKI yang “mandul” dan KPK tidak bertaring mengusut kasus dugaan transaksi jual beli jabatan dan penyalahgunaan jabatan Sekda ( Marullah Matali) dan Chaidir sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI itu, sehingga peristiwa serupa ditengarai terulang lagi dipelantikan 1800-an orang pejabat bulan lalu,” jelasnya.
Terkait hal inilah, jelang pensiunnya Sekda DKI Marullah Matali tanggal 27 November 2025 lusa, ketiga kandidat yang diusulkan yakni 1. Sigit Wijatmoko (Asisten Pemerintahan) 2. Saefulloh Hodayat (Kepala BP Perumda DKI) dan Uus Kuswanto (Walikota Jakarta Barat).
Dari informasi yang diperoleh, nilai tertinggi ketiga kandidat yang saat ujian kompetensi dan wawasan kebangsaan berupa fit and proper test tersebut diketahui Sigit Wijatmoko memperolah nilai tertinggi, disusul Saefuloh Hidayat dan terakhir Uus Kuswanto.
Anehnya menurut informasi yang diterima, saat pengusulan itu ke Kemendagri, terjadi perubahan nilai. Malah yang paling bontot Uus Kuswanto menjadi diurutan tertinggi, disusul Sigit Wijatmoko dan terendah Saefuloh Hidayat.
Menilik Rekam Jejak Tiga Kandidat sekda DKI Jakarta
1. Uus Kuswanto
Uus Kuswanto kini menjabat Walikota Jakarta Barat. Pria kelahiran 21 Januari 1973 ini sudah malang melintang dijabatan strategis pemprov DKI dan pernah pernah menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah DKI Jakarta sejak 3 Desember 2022 hingga sekda definitif Joko Agus Setyono dilantik pada 15 Februari 2023.
Sayangnya yang bersangkutan sempat terseret kasus SPJ Fiktif di Dinas Kebudayaan. Uus Kuswanto, pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta.
Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menyatakan bahwa Kejati pada Januari 2025 telah memeriksa 10 orang saksi terkait dugaan korupsi Disbud, dan salah satu yang dipanggil adalah Uus Kuswanto.
Selain Uus, saksi lain termasuk mantan Kabid Pemanfaatan Disbud DKI, sejumlah direktur perusahaan, dan manajemen sanggar seni.
Syahron menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi ini “merupakan bagian dari prosedur hukum untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas perkara.”
Dalam kasus ini, Kejati DKI telah menetapkan tiga orang tersangka pada 2 Januari 2025, yaitu:
1. Iwan Henry Wardhana (IHW), Kepala Dinas Kebudayaan DKI,
2. Mohamad Fairza Maulana (MFM), Pelaksana Tugas Kabid Pemanfaatan Disbud dan
3. Gatot Arif Rahmadi (GAR), pemilik event organizer.
Modus yang disangkakan adalah penggunaan kegiatan fiktif dan sanggar seni fiktif untuk mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kemudian mencairkan dana kegiatan seni dan budaya, yang nilainya diduga mencapai Rp 150 miliar.
Kasus ini menjadi batu sandungan karis Uus Kuswanto, sebab pemeriksaan tersebut bisa menciderai reputasi dan menimbulkan keraguan terhadap integritas calon pejabat tinggi pemerintahan.
Pemeriksaan Uus Kuswanto oleh Kejati terkait dugaan korupsi Disbud DKI menambah dimensi kontroversial terhadap pencalonannya sebagai Sekda DKI Jakarta.
2. Saefuloh Hidayat
Saefuloh diangkat menjadi kepala BP Perumda DKI bulan Mei 2025 lalu. Sebelumnya kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Namun yang publik sorot ketika dia menjabat sebagai kepala Inspektorot provinsi DKI Jakarta. Saefulloh dinilai tidak punya reputasi mumpuni. Karena begitu banyaknya laporan masyarakat dan LSM yang tidak lanjuti.
Kasus besar yang sempat viral terkait dugaan jual beli jabatan di satpol PP DKI yang diduga dilakukan Arifin yang kini menjabat Walikota Jakarta Pusat hilang dipetieskan Inspektorat sebagian institusi pembinaan aparatur daerah.
3. Sigit Wijatmoko
Nama Sigit Wijatmoko bukan nama asing di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta.
Meniti karir sebagai aparatur sipil negara (ASN) Sigit Wijatmoko dipercaya beberapa Gubernur DKI Jakarta menduduki posisi penting di Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini Sigit Wijatmoko menjabat sebagai Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Jakarta. Tugas itu diemban sejak Februari 2021.
Pengabdian Sigit Wijatmoko di Pemprov DKI Jakarta dimulai dari tingkat kecamatan. Karirnya naik ke wilayah administrasi atau kota hingga sampai lingkup Pemprov DKI Jakarta.
Di lingkungan Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama mengangkat Sigit menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan pada Juni 2016.
Sosok yang dikenal lugas itu diberi tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah membereskan berbagai persoalan transportasi di Jakarta termasuk kemacetan.
Di era Anies Baswedan, Sigit kemudian menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan pada September 2018.
Dia menggantikan Andri Yansyah yang ditunjuk Anies menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Andri kembali ke posisi Wakil Kepala Dinas Perhubungan usai Anies menunjuk Syafrin Liputo menjadi Kepala Dinas Perhubungan pada Juli 2019.
Hingga pada September 2019, Anies memberi tugas baru kepada Sigit. Sigit dilantik menjadi Walikota Jakarta Utara.
Pada 2020 Sigit mengikuti lelang jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda. Pria kelahiran Jakarta, 30 Agustus 1974 ini lolos hingga tes akhir bersama dua kandidat lainnya Sri Haryati dan Marullah Matali. Nama terakhir yang saat itu terpilih menjadi Sekda.
Anies kembali memindahkan tugas Sigit. Pada Februari 2021 Sigit diberi tugas sebagai Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Jabatan tersebut masih diemban sampai saat ini sekalipun sudah melewati dua fase PJ Gubernur DKI dari Heru Budi Hartono dan Teguh Setyabudi dan jelang setahun kepemimpinan Pramono Anung.
